menganalisi kebijakan pertanian di indonesia (pusat atau daerah )

 analisis kebijakan pertanian di provinsi riau

Pembangunan pertanian di Propinsi Riau memiliki arti penting tidak hanya disebabkan karena kawasan ini merupakan kawasan potensial untuk pengembangan berbagai komoditi pertanian, akan tetapi juga karena sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama sebahagian besar masyarakat Riau khususnya di pedesaan yaitu mencapai 48,08 persen dari total penduduk Riau. Berdasarkan gambaran tersebut maka selayaknyalah jika sektor pertanian mendapatkan perhatian serius dari seluruh masyarakat dan pemerintah di Propinsi Riau terlebih lagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara bertahap telah dimulai sejak tahun 2000 yang lalu. Otonomi daerah sebagai wujud implementasi peralihan dari sistem pemerintahan sentralistik ke pemerintahan yang desentralistik, disamping merupakan suatu peluang besar bagi pemerintah dan masyarakat Riau akan tetapi juga merupakan tantangan besar khususnya bagi sektor pertanian di Propinsi Riau. Kemampuan seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dalam memanajemen segenap potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki merupakan syarat penting yang harus menjadi fokus perhatian semua pihak khususnya dalam perencanaan pembangunan Riau ke depan, sehingga segenap kemampuan sumberdaya dan sumberdana dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada kondisi tersebut, maka diperlukan penentuan sektor pertanian prioritas di Propinsi Riau yang diharapkan akan dapat mendorong sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi Riau dan memberikan multiplier effect kepada sektor-sektor pembangunan yang lain.

Dilatar belakangi kondisi tersebut, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana aparat perencanaan di Propinsi Riau menyusun perencanaan pembangunan pertanian di era otonomi daerah. (2) Bagaimana strategi pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (3) Subsektor apa yang menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (4) Faktor-faktor apa yang masih menjadi permasalahan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (5) Alternatif solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (6) Berapa besar kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan Propinsi Riau di era otonomi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui sektor pertanian prioritas dari perencanaan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (2) Identifikasi permasalahan pembangunan sektor pertanian Prioritas Propinsi Riau di era otonomi daerah. (3) Merumuskan alternatif strategi pembangunan sektor pertanian prioritas di era otonomi daerah. Dari hasil kajian penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan (sumbangan pemikiran) bagi pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah dan sekaligus sebagai referensi dalam bentuk data dasar (data base) bagi penelitian lebih lanjut pada bidang strategi perencanaan pembangunan pertanian di era otonomi daerah. Kajian penelitian ini dibatasi hingga pada tahap perencanaan pembangunan pertanian di Propinsi Riau khususnya di era otonomi daerah. Penelitian diawali dengan penentuan sektor pertanian prioritas Propinsi Riau dengan indikator tingkat pendapatan regional dari masing-masing subsektor, kemudian diidentifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dan pada akhirnya dirumuskan alternatif strategi pembangunan pertanian prioritas yang dapat diterapkan di era otonomi daerah. Sektor pertanian yang dimaksud didalam penelitian ini adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang merupakan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang berasal dari dinas/instansi di propinsi yang terkait langsung dengan proses perencanaan pembangunan sektor pertanian di Propinsi Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Untuk menentukan sektor pertanian prioritas di Propinsi Riau digunakan metoda kuantitatif dengan menggunakan analisis Shift Share dan analisis Location Quotients (LQ), sedangkan untuk merumuskan alternatif strategi pembangunan pertanian prioritas yang telah diketahui digunakan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis shift share yang kemudian diperluas dengan menggunakan analisis location quotients (LQ) diketahui bahwa sektor pertanian prioritas pertama Propinsi Riau di era otonomi daerah adalah subsektor perikanan., yang dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu subsektor perikanan darat terdiri dari kegiatan budidaya dan penangkapan di perairan umum serta subsektor perikanan laut terdiri dari budidaya laut dan kegiatan penangkapan di laut. Pemilihan subsektor perikanan sebagai sektor pertanian prioritas pertama di Propinsi Riau ini didasarkan pada hasil analisis Shift Share yang menunjukkan nilai Regional Share (S) positif, Proportional Shift (Sp) positif dan Differential Shift (Sd) positif. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa subsektor perikanan mempunyai pertumbuhan regional yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian secara nasional, sektor pertanian Riau juga terspesialisasi pada subsektor perikanan yang secara nasional tumbuh lebih cepat dan secara keseluruhan subsektor perikanan memiliki daya saing kuat dibanding dengan subsektor yang sama pada tingkat nasional. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis Location Quatient (LQ) untuk menentukan subsektor basis dan non basis menunjukkan bahwa subsektor perikanan merupakan subsektor basis karena memiliki nila rata-rata LQ = 2,00 dan semestinya dijadikan sebagai prioritas pembangunan sektor pertanian Propinsi Riau.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan subsektor perikanan darat Propinsi Riau di era otonomi daerah adalah (1) Struktur usaha perikanan masih didominasi oleh perikanan rakyat dengan produktivitas dan kualitas hasil (produk) perikanan rendah. (2) Kelembagaan perikanan rakyat masih kurang berkembang terutama dalam kegiatan-kegiatan usaha yang diharapkan akan dapat mendukung struktur permodalan petani ikan. (3) Kegiatan kemitraan usaha perikanan yang melibatkan usaha berskala menengah dan besar dengan kelompok petani ikan rakyat masih kurang berkembang. (4) Masih rendahnya minat investor dalam menanamkan modalnya terutama pada industri perikanan yang membutuhkan permodalan yang cukup besar dan penguasaan teknologi tinggi. (5) Dalam penyediaan sarana produksi (penyediaan pakan) masih menghadapi kendala terutama karena keterbatasan modal dan keterampilan petani ikan rakyat. Permasalahan pembangunan subsektor perikanan laut di Propinsi Riau adalah (1) Tingkat pengetahuan dan keterampilan wanita nelayan dan taruna nelayan masih cukup rendah. (2) Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan masih kurang merata.. (3) Sistem kelembagaan petani nelayan rakyat masih lemah sehingga posisi tawar rendah dan cendrung hanya menjadi permainan para taoke. (4) Masih tingginya tingkat pencurian hasil laut terutama di kawasan Laut Cina Selatan dan di Sekitar Selat Malaka. (5) Kerusakan lingkungan perairan baik yang disebabkan oleh manusia maupun faktor alam (bencana alam). Disamping berbagai permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain yang dirasakan sangat mengganggu yaitu masih tingginya ego sektoral dan ego kabupaten dari institusi terkait. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kesalahan persepsi dari makna kewenangan seperti yang dimaksud dalam UU No. 25 tahun 1999. Hal ini menyebabkan beberapa program yang telah disepakati bersama kurang mendapat perhatian serius dari beberapa Kabupaten/kota dan masih menganggap kegiatan/program tersebut sebagai kegiatan/program milik propinsi.

Dengan menggunakan Matrik SWOT dapat dirumuskan alternatif strategi pembangunan perikanan darat, yaitu (1) Peningkatan produktivitas perikanan rakyat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. (2) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan. (3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan darat. (4) Memfasilitasi pengembangan unit-unit usaha pengolahan pakan rakyat (5) Pemberian bantuan teknis dan permodalan kepada kelompok tani perikanan. Sedangkan alternatif strategi pembangunan perikanan laut adalah (1) Strategi pengembangan agribisnis perikanan rakyat terpadu. (2) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan laut. (3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan laut. (4) Menstimulasi usaha budidaya perikanan laut. (5) Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya perikanan laut dan (6) Penumbuhan dan pembinaan kelembagaan perikanan rakyat.

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan adalah bahwa subsektor perikanan merupakan sektor pertanian prioritas pertama dan harus mendapat dukungan sumberdaya dan sumberdana yang lebih optimal. Secara umum permasalahan pembangunan subsektor perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut di era otonomi daerah adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia baik pelaku maupun pembina perikanan rakyat, rendahnya kemampuan petani nelayan untuk akses ke sumber modal, sistem kelembagaan petani nelayan yang kurang berjalan dengan baik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan serta ego sektoral dan ego kabupaten yang masih kental sehingga koordinasi pembangunan perikanan belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, disamping itu kasus-kasus pencurian hasil laut dan ancaman pencemaran/kerusakan lingkungan menjadi hal yang perlu terus diwaspadai khususnya oleh subsektor perikanan laut di Propinsi Riau. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi, maka pilihan kebijakan pokok pembangunan subsektor perikanan darat adalah strategi peningkatan kualitas dan produktivitas perikanan rakyat melalui upaya pemberdayaan masyarakat, sedangkan pilihan kebijakan pokok subsektor perikanan laut adalah strategi menstimulasi usaha budidaya perikanan laut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran yaitu (1) Aparat perencanaan di Propinsi Riau di dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian sebaiknya mulai mengacu kepada pengembangan subsektor prioritas yaitu subsektor basis yang memiliki kinerja perekonomian yang baik, sehingga setiap program pembangunan yang diluncurkan terfokus pada kegiatan strategis yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. (2) Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sebaiknya konsisten dengan komitmen Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan di Propinsi Riau sebagai salah satu kebijakan pembangunan perikanan daerah, sehingga implementasi rencana tindak (action plan) program dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. (3) Peran aktif dari lembaga pemerintahan desa/kelurahan untuk dapat melibatkan LKMD, LMD, pemuka adat dan masyarakat dalam proses penyusunan kegiatan pembangunan ditingkat paling bawah (Musbangdes) seharusnya dapat lebih ditingkatkan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah upaya-upaya rekayasa program/kegiatan pembangunan. (4) Agar penentuan sektor pertanian prioritas lebih akurat maka disamping analisis Shift Share dan analisis Location Quotient (LQ), sebaiknya juga digunakan analisis Input-Output (I-O) sehingga dapat dilihat keterkaitan (Linkage) antar subsektor dalam upaya memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. (5) Indikator yang digunakan dalam penentuan sektor pertanian prioritas sebaiknya tidak hanya dari aspek pendapatan regional tapi juga aspek kesempatan kerja (Employment) sehingga sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi komitmen pemerintah daerah.



sumber :http://elibrary.mb.ipb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=mbipb-12312421421421412-abdullahma-358